“Tunggakan iuran di atas enam bulan dan masing-masing berada atas Rp10 juta,” Katanya.
Menurut Arja Laksana, jika terjadi tunggakan maka pihaknya akan dianggap tidak cepat dalam pembayaran santunan.

“Apabila terjadi risiko pada pekerjaan mereka prosesnya akan lambat padahal perusahaan tidak tertib membayar iuran,” ujarnya.
Saat ini pihaknya telah menggandeng balai pengawas tenaga kerja guna mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari perusahaan yang tak patuh itu.
“Kami sudah melakukan pembinaan, sudah bersurat ke perusahaan tersebut, bahkan sudah mengunjungi mereka,” katanya lagi
Dia meminta perusahaan agar tertib administrasi dengan membayar iuran tepat waktu, mendaftarkan tenaga kerjanya secara keseluruhan serta melaporkan upah secara benar sehingga para pekerja akan mendapatkan haknya apabila terjadi risiko saat bekerja.