Cut Nauval

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Iqbal, menyampaikan paparan pada acara media gathering di Aceh Besar, Kamis (21/11/2024). (Foto: Cut Nauval D).

Banda Aceh (Waspada Aceh) – BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh mencatat pembayaran klaim manfaat mencapai Rp136,2 miliar sepanjang Januari hingga 20 November 2024.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh, Iqbal, menyebutkan jumlah tersebut berasal dari berbagai program perlindungan sosial bagi pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga beasiswa pendidikan untuk anak peserta.

Klaim Didominasi JHT

Jaminan Hari Tua menjadi program dengan pembayaran klaim terbesar, yakni Rp121,2 miliar dari total 7.284 kasus.

Diikuti JKk dengan nilai klaim Rp4,89 miliar untuk 299 kasus, dan JKm sebesar Rp7,47 miliar untuk 178 kasus. Sementara itu, nilai klaim Jaminan Pensiun senilai Rp1,6 miliar dari 1.429 kasus. Jaminan kehilangan pekerjaan 116 juta sebanyak 96 kasus.

Selain klaim utama, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beasiswa pendidikan kepada 118 anak peserta dengan total nilai manfaat Rp744 juta.

“Program beasiswa ini menjadi salah satu bentuk perhatian BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung pendidikan anak-anak peserta yang telah meninggal dunia, dengan harapan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tutur Iqbal.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyebut bahwa meningkatnya jumlah peserta aktif, dengan 3.861 Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) dan 63.609 Penerima Upah.

Tak hanya itu, sektor Proyek Jasa Konstruksi (Jakon) menyumbang 847, kemudian peserta jasa kontruksi sebanyak 25.218 peserta.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdaftar juga mencapai 610 orang, sementara sebanyak 11.004 terdaftar sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja

Iqbal juga mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh terus berkomitmen memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja di semua sektor.

Melalui program perlindungan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memberikan rasa aman bagi pekerja serta memperbaiki kesejahteraan mereka, terutama dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi di dunia kerja.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan bagi pekerja, baik yang terdaftar dalam sektor formal maupun informal, agar mereka dapat terlindungi secara menyeluruh,” ujarnya.

Apalagi, kata Iqbal, kelompok rentan seperti petani, nelayan, pedagang, dan sektor lainnya harus mendapatkan perlindungan sosial untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

BPJS Ketenagakerjaan terus mengintensifkan perluasan kepesertaan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Bappeda, SKPA, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Disnakermobduk Aceh.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan Baitulmal Aceh guna mendorong perlindungan sosial bagi petani pada 2025. “Kami ingin memastikan para petani mendapatkan perlindungan, termasuk jaminan kematian, dengan dukungan iuran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah diterbitkan,” ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dan sosialisasi untuk memperkuat implementasi program ini.

“Kami bekerja sama dengan DPMG untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat program ini, sekaligus menyinkronkan data dengan dinas terkait,” tambah Iqbal.

Ia berharap, program ini dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh. (*)